BERITA

Komitmen Bersama Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting di Kabupaten Sumbawa

Jumat, 15 April 2022   eve   634  

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024, salah satu kegiatan prioritas dalam percepatan penurunan stunting yaitu audit kasus stunting. Berdasarkan hasil kegiatan Kick Off Audit Kasus Stunting yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022, perlu dibentuk Tim Audit Kasus Stunting di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pakar. Sehubungan dengan hal tersebut BKKBN menyampaikan informasi kepada BKKBn Perwakilan Provinsi seluruh Indonesia sesuai Surat Kepala BKKBN Nomor 1264/PK.01/F1/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting di Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sesuai surat melaksanakan kegiatan pertemuan pembentukan tim audit kasus stunting tingkat Kabupaten Sumbawa pada tanggal 13 April 2022 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sumbawa. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S,Sos,M.Si dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Junaedi, S.Apt, M.Si., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, Janatul Falla, S.Sos., Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sumbawa, Yuni Ilmi Kurniati, S.STP, M.Si., beserta para kepala bidang lingkup Dinas P2KBP3A, para kepala bidang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, perwakilan KaUPT Puskesmas dan lain-lain.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaboratif dalam upaya konvergensi percepatan penurunan stunting ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tim percepatan penurunan stunting pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke desa dan kelurahan, sesuai dengan kebijakan dari RAN PASTI dan salah satu kegiatan prioritasnya adalah terbentuknya tim audit kasus stunting kabupaten/kota yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan mengoordinasikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan sesuai dengan tujuan, pedoman, dan target waktu yang telah ditetapkan. Audit kasus stunting dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan permasalahan sistem pelayanan kesehatan, manajemen pendampingan keluarga maupun yang berhubungan dengan medical problem (permasalahan medis), terkait kasus stunting. Pertemuan Pembentukan tim audit kasus stunting Kabupaten Sumbawa ditandai dengan penandatangan pernyataan komitmen dan bebas benturan kepentingan Tim Audit Kasus Stunting.

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • Sumbawa Hijau Lestari Dimulai, Inovasi Daerah Didorong Jadi Penggerak Pembangunan

    Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rangkaian kegiatan yang memadukan peluncuran Gerakan Penanaman Pohon dengan penguatan ekosistem inovasi melalui Seminar Innovation Hub dan pengumuman pemenang LIDA 2025. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan daerah yang hijau, inovatif, dan berdaya saing.

    Pemkab Sumbawa Perkuat Program Pembangunan Terpadu: Penurunan Stunting, Penguatan Ekonomi, dan Akselerasi Kawasan Samota

    Pada hasil Interview bersama media SelarasNews.id, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo membicarakan beberapa program strategis yang dijalani oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mulai dari Penurunan Stunting, Penguatan Ekonomi, hingga Akselerasi Kawasan Samota.

    Sumbawa Gelar Rapat Koordinasi Infrastruktur 2025 dan Launching Program LLTT dengan Tema Sinkronisasi Pembangunan Berkelanjutan

    Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur 2025 sekaligus meluncurkan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Kegiatan ini mengusung tema โ€œSinkronisasi Pembangunan Berkelanjutanโ€ sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.