Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkolaborasi dengan Plan Indonesia menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik bertajuk “Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Sumber Daya Air Terpadu untuk Adaptasi Perubahan Iklim” pada Kamis, 12 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons tantangan serius terkait degradasi hutan dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang semakin mengkhawatirkan.
Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ia mengungkapkan bahwa laju eksploitasi lahan saat ini jauh melampaui upaya konservasi, sehingga berdampak pada menurunnya daya dukung DAS dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan kekeringan.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana mendorong pembentukan satuan tugas khusus untuk mencegah kerusakan hutan lebih lanjut. Upaya tersebut akan diintegrasikan dalam program prioritas Sumbawa Hijau Lestari. “Melalui Musrenbang Tematik ini, pemerintah berkomitmen mengidentifikasi titik-titik degradasi lahan secara komprehensif guna memperkuat ketahanan hidrologis dalam menghadapi ancaman banjir maupun kekeringan ekstrem,” ujar Dedy.
Sementara itu, Direktur Program Plan Indonesia, Ida Ngurah, menekankan pentingnya sinergi antara Program CERAH (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Keberlanjutan) yang dijalankan oleh Plan Indonesia dengan dukungan ANCP-DFAT, dan Program Sumbawa Hijau Lestari yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. “Melalui kerja sama ini, kami berharap anak-anak di Sumbawa dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar serta masa depan mereka,” ujarnya.
Musrenbang tematik ini menghadirkan diskusi panel serta pembahasan kelompok yang berfokus pada lima isu utama, yakni perlindungan hutan dan mata air serta restorasi lahan kritis, pengurangan risiko bencana hidrologi, pendayagunaan air untuk kebutuhan domestik seperti air minum dan sanitasi lingkungan, pemanfaatan air untuk sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan implementasi agroforestri.
Sebagai solusi dalam transformasi pengelolaan lahan, pemerintah mendorong penerapan sistem agroforestri yang mampu menjaga vegetasi permanen sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi petani. Selain itu, koordinasi lintas sektor antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diperkuat untuk memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berjalan selaras tanpa tumpang tindih.
Penyelenggaraan Musrenbang Tematik ini juga menegaskan pentingnya paradigma pembangunan yang inklusif. Keterlibatan aktif kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan generasi muda dipandang sebagai kunci untuk memastikan setiap kebijakan—mulai dari akses sanitasi hingga pemberdayaan ekonomi—dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat. Melalui partisipasi berbagai kelompok tersebut, diharapkan lahir inovasi tata kelola yang lebih responsif terhadap isu sosial dan lingkungan, demi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera secara berkelanjutan.
Surat edaran ini berisi imbauan dan penegasan larangan menanam jagung pada kawasan hutan, wilayah perhutanan sosial, Area Penggunaan Lain (APL), serta tanah negara guna menjaga fungsi kawasan dan memastikan pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumbawa, SelarasNews.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, memaparkan capaian satu tahun masa pemerintahan Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori. Ia menyampaikan janji politik yang tertuang dalam 12 program unggulan telah masuk ke dalam dokumen perencanaan resmi dan sebagian besar telah mulai terlaksana bahan sudah cukup banyak yang terealisasi.
Sumbawa, SelarasNews.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa terus memacu akselerasi program penguatan gizi masyarakat melalui penyediaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau yang dikenal dengan Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi bagi ratusan ribu warga di Tanah Intan Bulaeng.