301

Moved Permanently

The document has been permanently moved.

Rapat koordinasi Satuan Tugas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

BERITA

Rapat koordinasi Satuan Tugas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Rabu, 01 Oktober 2025   oktvn   138  

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi lintas perangkat daerah guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat ini bertujuan untuk memastikan program berjalan optimal sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendala lapangan serta merumuskan langkah pencegahan terhadap risiko, termasuk kasus keracunan makanan yang sempat terjadi sebelumnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumbawa menekankan pentingnya keterlibatan sektor pertanian dan peternakan dalam mendukung pasokan bahan pangan lokal untuk program MBG. Hal ini tidak hanya menjamin ketersediaan sayur, daging, dan telur yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Ia juga menyoroti perlunya seleksi ketat terhadap mitra penyedia makanan agar kualitas, keamanan, dan ketepatan distribusi dapat terjaga.

Sekretaris Daerah Sumbawa turut mengingatkan pentingnya koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga koperindag, sangat krusial untuk memastikan data sasaran program akurat serta menjamin kelancaran logistik di lapangan. Sementara itu, Asisten Daerah menekankan perlunya pengelolaan limbah dapur secara ramah lingkungan, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta kesiapsiagaan Puskesmas dalam mengantisipasi potensi keracunan makanan.

Masukan juga datang dari Kepala Bappeda yang menekankan pembangunan SPPG di wilayah dengan penerima manfaat terbanyak agar distribusi makanan lebih efisien. Ia menambahkan bahwa penerapan SOP serta sertifikasi higienis dan halal wajib dipenuhi oleh setiap SPPG. Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan terkait ketersediaan bahan pangan seperti sayuran, susu, dan telur yang sebagian besar masih bergantung dari luar daerah, sehingga pemberdayaan petani dan peternak lokal perlu lebih ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan melakukan pendataan rutin terhadap ketersediaan bahan pangan lokal serta kebutuhan mingguan setiap SPPG. Evaluasi berkala, pelatihan bagi tenaga pengolah makanan, hingga keterlibatan Puskesmas dalam inspeksi dapur akan diperkuat. Dengan koordinasi yang solid antarperangkat daerah, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih akuntabel, berkelanjutan, dan benar-benar memberi dampak positif bagi kesehatan anak-anak usia sekolah.

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten Sumbawa Luncurkan Inovasi GEMA PANGAN DAN HERBAL

    Rapat Koordinasi Studi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Pekarangan di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2026 di Aula Bapperida Kab. Sumbawa.

    Sosialisasi Pembangunan SPAM Beringin Sila dan Marenteh Tahun 2026

    Sosialisasi proyek SPAM Berinsila dan Aite di Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan air minum melalui pendanaan APBN dengan cakupan teknis yang mencakup rehabilitasi pipa, perluasan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah. Bupati Sumbawa menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan mutu, ketepatan waktu, dan keberlanjutan layanan, sementara Bapperida menegaskan perlunya pengawasan rutin agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.

    Pemanfaatan DTSEN untuk Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana

    Workshop Pemanfaatan DTSEN Kabupaten Sumbawa pada 29–30 April 2026 menegaskan pentingnya data terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti, dengan fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Dasar.