Pemanfaatan DTSEN untuk Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana
Sumbawa Besar, 29–30 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bapperida menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Hotel Nio Garden. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan sinergi pemanfaatan DTSEN dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, khususnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Dasar.
Pada hari pertama, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa yang diwakili Kabid P2EPD, Johan Satriajaya, menegaskan bahwa DTSEN akan menjadi istilah yang semakin sering digunakan dalam dunia perencanaan. “Dengan adanya DTSEN, diharapkan dampak pembangunan daerah lebih efisien dan tepat sasaran. Paradigma perencanaan bergeser, anggaran bukan lagi berbasis kinerja, melainkan berbasis prioritas,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan Bappeda NTB, Lalu Satria Utama, menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar-OPD dalam penggunaan data. “Meluruhkan ego sektoral menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar dokumen perencanaan selaras dan valid,” katanya.
Sesi pemaparan materi menghadirkan Irsan Hadiyan dari Bappeda NTB yang menjelaskan pemanfaatan DTSEN melalui aplikasi SEPAKAT. Ia menyebutkan enam peluang pemanfaatan DTSEN, mulai dari perencanaan berbasis bukti hingga monitoring dan evaluasi. “Harapan ke depan adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih presisi dengan menjadikan DTSEN sebagai basis utama kondisi nyata masyarakat, bukan sekadar asumsi,” jelasnya. Materi berikutnya dari Tribuana Bappeda NTB menekankan integrasi data demografis DTSEN dengan data spasial dalam penyusunan dokumen KRB, sedangkan sesi terakhir menyoroti pemanfaatan data By Name By Address (BNBA) untuk pencapaian target SPM Trantibumlinmas.
Hari kedua workshop difokuskan pada praktik pengolahan data DTSEN untuk dokumen KRB dan SPM. Peserta mendalami atribut data individu dan keluarga yang relevan, serta menyepakati penggunaan metode random sampling dengan tingkat kesalahan 10% untuk mewakili populasi desa dan kelurahan. “Urgensi koordinat dalam spasial adalah agar kita mengetahui bahwa satu orang dapat mewakili ratusan jiwa,” disampaikan dalam diskusi. Workshop juga menghasilkan kesepakatan pembentukan tim pengolah data lintas OPD yang akan memilah data dari 187 desa dan 8 kelurahan. Dokumen KRB ditargetkan rampung Juni 2026, sementara pemenuhan data BNBA untuk SPM harus selesai maksimal Desember 2026. Dengan pemanfaatan DTSEN, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap perencanaan pembangunan semakin presisi, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Berita Lainnya
Menghadirkan Bukti Nyata Pembangunan: Capaian Program Pemerintah Kabupaten Sumbawa Terus Dirasakan Masyarakat
Program Pemerintah Sumbawa, Pembangunan, Bukti Nyata Pembangunan
Workshop Demplot Agroforestri: Elaborasi Inovasi dan Pembangunan Terpadu untuk Keberlanjutan Sumbawa
Workshop Demplot Agroforestri Program CERAH di Sumbawa resmi dibuka dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Hari pertama diisi dengan diskusi inspiratif tentang konsep IAD Sumbawa, praktik agroforestri untuk menjaga DAS, serta pentingnya melibatkan perempuan dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi daerah.
Progress Per Juni 2026 : Bersama Membangun Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera
Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Drs. H. Mohamad Ansori terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hingga Juni 2026, berbagai program unggulan telah berjalan dan memberikan manfaat nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan, peningkatan pendapatan daerah, penciptaan tenaga kerja unggul, penguatan UMKM dan investasi, perlindungan sosial pekerja rentan, pemberian insentif bagi tokoh agama, hingga dukungan pendidikan melalui Kartu Sumbawa Pintar (KSP). Berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan visi besar “Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera”, melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.