Verifikasi Pilar 4 dan 5 pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Sumbawa

Senin, 28 November 2022 eve 862

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan melalui 5 (lima) pilar STBM, yaitu :

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) di waktu penting, yaitu sebelum & sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyusui anak;
Pengolahan air minum dan makanan, yaitu dengan merebus air sebelum diminum dan menutup makanan agar terhindar dari lalat;
Pengolahan sampah rumah tangga dengan memilah sampah daur ulang dan mengolah sampah; serta
Pengolahan limbah cair rumah tangga agar tidak mengotori lingkungan.

Tim Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (POKJA PPAS) Provinsi NTB melakukan kunjungan ke 20 kecamatan di Kabupaten Sumbawa pada tanggal 28 November 2022 untuk melakukan verifikasi terhadap Pilar 4 dan 5 STBM untuk melihat progress program STBM pada lingkup pemerintahan desa. Kedatangan tim POKJA PPAS Provinsi NTB disambut oleh Bupati Sumbawa di Aula Hasan Usman-Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. Turut mendampingi perwakilan OPD bersama Yayasan PLAN International Indonesia.

Desa Buin Baru di Kecamatan Buer merupakan salah satu desa yang mendapat kunjungan Tim POKJA PPAS Provinsi NTB, dalam kunjungan ini Tim Verifikasi didampingi oleh Perwakilan POKJA PKP Kabupaten Sumbawa dan telah melakukan survey/wawancara terkait verifikasi pilar 4 dan pilar 5 STBM terhadap 10 sample Rumah Tangga. Dalam kedatangannya di desa Buin Baru, Tim Verifikasi Provinsi NTB diterima oleh Camat Buer, Kepala UPT Puskesmas Buer & Kepala Desa Buin Baru di Aula Kantor Desa Buin Baru.

Adapun hasil verifikasi pilar 4 dan pilar 5 STBM yang disampaikan oleh Tim POKJA PPAS Provinsin NTB dijabarkan melalui tabel dibawah ini :

Berdasarkan hasil verifikasi pilar 4 dan 5 STBM di tabel atas, Kabupaten Sumbawa dinyatakan telah “lulus” sebagai Kabupaten STBM ke empat di Provinsi NTB, setelah Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Prosesi serah terima hasil verifikasi Pilar 4 dan 5 Program STBM diterima oleh Wakil Bupati Sumbawa bersama Perwakilan OPD serta Yayasan PLAN International Indonesia di Aula Hasan Usman-Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. Terhadap desa/kelurahan yang mendapat predikat “cukup” dan “kurang” akan dilakukan intervensi oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan agar status Kabupaten STBM tetap terjaga.

Berita Lainnya

Menghadirkan Bukti Nyata Pembangunan: Capaian Program Pemerintah Kabupaten Sumbawa Terus Dirasakan Masyarakat

Program Pemerintah Sumbawa, Pembangunan, Bukti Nyata Pembangunan

Workshop Demplot Agroforestri: Elaborasi Inovasi dan Pembangunan Terpadu untuk Keberlanjutan Sumbawa

Workshop Demplot Agroforestri Program CERAH di Sumbawa resmi dibuka dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Hari pertama diisi dengan diskusi inspiratif tentang konsep IAD Sumbawa, praktik agroforestri untuk menjaga DAS, serta pentingnya melibatkan perempuan dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi daerah.

Progress Per Juni 2026 : Bersama Membangun Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera

Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Drs. H. Mohamad Ansori terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hingga Juni 2026, berbagai program unggulan telah berjalan dan memberikan manfaat nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan, peningkatan pendapatan daerah, penciptaan tenaga kerja unggul, penguatan UMKM dan investasi, perlindungan sosial pekerja rentan, pemberian insentif bagi tokoh agama, hingga dukungan pendidikan melalui Kartu Sumbawa Pintar (KSP). Berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan visi besar “Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera”, melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.