Bertempat di Hotel Lombok Astoria, hari Rabu tanggal 16 November 2022, Direktorat Jenderal Perumahan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (POKJA PKP) dan Forum PKP Provinsi NTB beserta perwakilan POKJA PKP di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi NTB.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di provinsi dan kabupaten/kota melibatkan berbagai perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan melalui POKJA PKP. Keberadaan POKJA PKP difungsikan sebagai wadah untuk kolaborasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan program/kegiatan serta upaya pendanaan dari berbagai sektor terkait agar dapat menunjang pencapaian target bidang PKP secara lebih efisien dan efektif.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur tentang bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP serta mengamanatkan pembentukan Forum PKP sebagai wadah pelibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan PKP.

POKJA PKP Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 254 Tahun 2022, sedangkan pembentukan kelembagaan Forum PKP diamanatkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 147 Tahun 2022. Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi NTB hanya Kabupaten Bima yang belum membentuk Forum PKP.

Indikator keberfungsian POKJA PKP dapat diukur melalui :

1. Memiliki kantor Sekretariat POKJA PKP,
2. Dukungan Bantuan Operasional,
3. Aktifitas Rapat Rutin,
4. Memiliki Rencana/Program Kerja Rutin, dan
5. Aktifitas Monitoring dan Evaluasi Rutin.

Melalu indikator tersebut diharapkan kepada Ketua POKJA PKP di kabupaten/kota agar dapat melakukan review internal terhadap keberfungsian kelembagaan POKJA PKP dan Forum PKP, serta pada akhir tahun menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan POKJA PKP sebagai bentuk pencapaian kinerja POKJA.