Bappeda lakukan Sosialisasi Penginputan Usulan MUSRENBANG RKPD Tahun 2022 Melalui Aplikasi SIPD Kemendagri
Bappeda Kabupaten Sumbawa secara "maraton" melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi SIPD untuk peng-inputan usulan Musrenbang RKPD 2022, hal tersebut guna memastikan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa siap menngunakan Aplikasi tersebut, mengingat saat ini dihadapkan dengan pendemi Covid-19. Hari ini jum'at (5/2/2021) giliran Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batulanteh, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sumbawa. Kedepan Aplikasi tersebut akan terus digunakan, baik dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten dan Musrenbang Provinsi bahkan Musrenbang Nasional. Perencanaan merupakan unsur utama yang harus terlebih dahulu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan juga membutuhkan dukungan dari semua stakeholder agar suatu kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan bisa mencapai tujuannya.
Berita Lainnya
Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten Sumbawa Luncurkan Inovasi GEMA PANGAN DAN HERBAL
Rapat Koordinasi Studi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Pekarangan di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2026 di Aula Bapperida Kab. Sumbawa.
Sosialisasi Pembangunan SPAM Beringin Sila dan Marenteh Tahun 2026
Sosialisasi proyek SPAM Berinsila dan Aite di Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan air minum melalui pendanaan APBN dengan cakupan teknis yang mencakup rehabilitasi pipa, perluasan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah. Bupati Sumbawa menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan mutu, ketepatan waktu, dan keberlanjutan layanan, sementara Bapperida menegaskan perlunya pengawasan rutin agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemanfaatan DTSEN untuk Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana
Workshop Pemanfaatan DTSEN Kabupaten Sumbawa pada 29–30 April 2026 menegaskan pentingnya data terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti, dengan fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Dasar.