Sosialisasi Krisna DAK tahun 2020
KRISNA merupakan sistem e-planning baru yang diiniasi Kementerian PPN/Bappenas berkat dukungan KSI pada pertengahan 2016 silam. KRISNA merupakan integrasi antara tiga kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang dituangkan ke dalam bentuk satu sistem aplikasi tunggal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan sosialisasi aplikasi Krisna DAK dengan mengundang OPD pengusul Dana Alokasi Khusus tahun 2020, kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumbawa Jalan Garuda Nomor 104 Sumbawa Besar pada tanggal 30 April 2019 pukul 14.00 WITA. Acara ini bertujuan untuk memberikan pasword kepada OPD pengusul DAK fisik 2020 dan memberikan tutorial terkait cara penginputan usulan DAK fisik kedalam Aplikasi Krisna.
Berita Lainnya
Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten Sumbawa Luncurkan Inovasi GEMA PANGAN DAN HERBAL
Rapat Koordinasi Studi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Pekarangan di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2026 di Aula Bapperida Kab. Sumbawa.
Sosialisasi Pembangunan SPAM Beringin Sila dan Marenteh Tahun 2026
Sosialisasi proyek SPAM Berinsila dan Aite di Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan air minum melalui pendanaan APBN dengan cakupan teknis yang mencakup rehabilitasi pipa, perluasan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah. Bupati Sumbawa menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan mutu, ketepatan waktu, dan keberlanjutan layanan, sementara Bapperida menegaskan perlunya pengawasan rutin agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemanfaatan DTSEN untuk Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana
Workshop Pemanfaatan DTSEN Kabupaten Sumbawa pada 29–30 April 2026 menegaskan pentingnya data terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti, dengan fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Dasar.