.jpeg)
.jpeg)
Kartika Soekarno Foundation (KSF) dan Kedutaan Jepang Monev ke Daerah terdampak Gempa
Kedutaan Jepang bersama dengan KSF (19/9/2019) melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi ke 3 (tiga) Kecamatan terdampak Gempa Bumi yakni Kecamatan Alas, Alas Barat dan Buer di enam Desa diantaranya Desa Kalabeso, Jurumapin, Labuhan Alas, Baru dan Desa Usar Mapin serta Desa Lekong. Sebelum terjun ke lokasi terdampak bencana Alam Gempa Bumi, Rombongan dari Kedutaan Jepang dan KSF terlebih dahulu bertemu dengan Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa Ibu Hj. Amien Rahmani Husni Djibril. Pada kesempatan yang sama Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa Ibu Hj. Amien Rahmani Husni Djibril mengharapakan agar Kegiatan Revitalisasi Posyandu yang diprakarsai oleh KSF dan Keduataan Jepang tidak hanya di Kecamatan/Desa yang terdampak bencana alam gempa bumi, tetapi didaerah yang lainnya, selain itu juga Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa menginginkan Posyandu terintegrasi dengan PAUD HI.
Berita Lainnya
Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten Sumbawa Luncurkan Inovasi GEMA PANGAN DAN HERBAL
Rapat Koordinasi Studi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Pekarangan di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2026 di Aula Bapperida Kab. Sumbawa.
Sosialisasi Pembangunan SPAM Beringin Sila dan Marenteh Tahun 2026
Sosialisasi proyek SPAM Berinsila dan Aite di Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan air minum melalui pendanaan APBN dengan cakupan teknis yang mencakup rehabilitasi pipa, perluasan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah. Bupati Sumbawa menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan mutu, ketepatan waktu, dan keberlanjutan layanan, sementara Bapperida menegaskan perlunya pengawasan rutin agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemanfaatan DTSEN untuk Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana
Workshop Pemanfaatan DTSEN Kabupaten Sumbawa pada 29–30 April 2026 menegaskan pentingnya data terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti, dengan fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Dasar.