Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai salah satu dari 62 Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan berdasarkan Keputusan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang   Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019.  Sejalan dengan keputusan tersebut, maka Daerah tertinggal yang sudah terentaskan masih dilakukan pembinaan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan. Untuk membahas konsep pembinaan dimaksud, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Republik Indonesia (Kemendes PDTT) melaksanakan Workshop Penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT)  pada tanggal 29 Agustus 2019 di Yogyakarta.

Kegiatan Workshop Penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) dibuka secara langsung oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan menghadirkan 62 Kabupaten yang merupakan Daerah Tertinggal (DT) Entas, dimana Kabupaten Sumbawa hadir di dalamnya.

Dalam pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara 62 Kabupaten DT Entas, Kemenko PMK, Kemendes PDTT dan Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Masukan terkait konsep pembinaan Daerah Tertinggal Entas Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Untuk DT Entas dimohon untuk tetap adanya intervensi dari DAK Afirmasi mengingat DT Entas masih terdapat banyak Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal, untuk ketetntuan terkait alokasi DAK ditentukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, serta jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal dan capaian SPM daerah dapat dijadikan dasar dalam penentuan alokasi.
2. Untuk DAK regular dan penugasan diharapkan adanya alokasi khusus untuk DT Entas .
3. Adanya pemberian penghargaan kepada DT Entas.
4. Adanya alokasi pendanaan khusus untuk penanganan stunting dan angka kematian ibu yang tinggi.
5. Arahan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan alokasi dana khusus kepada DT Entas.
6. Adanya fasilitasi koordinasi dengan berbagai instansi terkait pengembangan potensi daerah.

1. Usulan kebutuhan menu pembinaan kepada Kementerian/Lembaga terhadap DT Entas Tahun 2015-2019, meliputi :

1. Bantuan insentif dan pelatihan kepada tenga kesehatan dan tenaga pendidik
2. Bantuan pemasaran hasil pertanian
3. Promosi pariwisata daerah
4. Pendampingan belanja daerah
5. Pengolahan pasca panen komoditas unggulan
6. Penanganan mitigasi bencana
7. Pembinaan UMKM