BERITA

Sumbawa Dorong Kawasan Samota, Jadi Pengembangan Kawasan Ekonomi Biru

Selasa, 09 Desember 2025   https://selarasnews.id/   66  

Sumbawa, SelarasNews.id – Fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa saat ini untuk mengoptimalkan Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora (Samota) sebagai motor pertumbuhan ekonomi biru Pulau Sumbawa.

Tiga kawasan ini memiliki menilai memiliki dan kekuatan ekologis serta ekonomi yang mampu mendorong transformasi pembangunan berkelanjutan di dua Kabupaten yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.

Baca juga : Kurangi Angka Kemiskinan, Pemda Sumbawa Gelontorkan Anggaran Sebesar 1,65 Miliar Rupiah

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, yang ditemui media ini pada Senin, (08/12) mengatakan visi pembangunan daerah selalu mengutamakan keseimbangan alam dan pertumbuhan ekonomi.

“Untuk diketahui Ekonomi Biru (Blue Economy) ini tidak hanya bersifat eksploitasi atau pemanfaatannya saja. Tetapi keberlanjutannya juga menjadi faktor penting yang diperhatikan sehingga akan terus membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih lagi kawasan Samota sangat potensial menuju pusat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, Pemerintah Pusat telah membuka peluang besar melalui dukungan terhadap pengembangan Samota sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Baca juga :Paku Buwono XIV Keraton Surakarta, Anugerahi Gelar K.R.A Kepada Tokoh Sumbawa

langkah tersebut menciptakan ruang baru bagi investasi sektor bahari, pariwisata berkelanjutan, hingga industri agro maritim di Kabupaten Sumbawa.

“Hal ini sejalan dengan rencana Pemda Kabupaten Sumbawa memindahkan beberapa ekor rusa dari Pendopo Bupati Sumbawa sebagai bagian dari penguatan konservasi satwa di Pulau Moyo,” jelasnya.

Ia menambahkan upaya itu bertujuan menjaga keseimbangan habitat sekaligus memperkuat ekosistem wisata alam. Karena Pulau Moyo sangat potensial menjadi titik singgah di jalur Bali ke Labuan Bajo.

“Pulau Moyo ini sangat berpotensi sebagai wilayah penyangga atau tempat istirahat untuk wisatawan dari Pulau Bali ke Labuhan Bajo yang menggunakan jalur laut,” tambahnya.

Baca juga : Raih Prestasi di Kancah Internasional, Rusmayadi Tekankan Mahasiswa Dari Kampus Sumbawa Juga Dapat Bersinar di Panggung Internasional

Ia menambahkan dalam hal ini diperlukan juga kolaborasi lintas lembaga untuk keberhasilan pengelolaan kawasan Samota karena tidak hanya menyangkut dua kabupaten tetapi ada juga lembaga konservasi di situ.

“Selain itu, saat ini juga sudah ada 10 desa pesisir yang didampingi oleh Bappenas secara langsung untuk menyelaraskan Program Ekonomi Birunya,” terangnya.

Pendampingan yang dilakukan Bappenas ini untuk mengolaborasikan dan menyelaraskan program yang sudah disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“Langkah ini sedang dalam tahap pelaksanaan agar apa yang disampaikan oleh desa sejalan dengan apa yang diharapkan oleh kabupaten maupun pusat,” tutupnya. (SN/01)

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten Sumbawa Luncurkan Inovasi GEMA PANGAN DAN HERBAL

    Rapat Koordinasi Studi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Pekarangan di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2026 di Aula Bapperida Kab. Sumbawa.

    Sosialisasi Pembangunan SPAM Beringin Sila dan Marenteh Tahun 2026

    Sosialisasi proyek SPAM Berinsila dan Aite di Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan air minum melalui pendanaan APBN dengan cakupan teknis yang mencakup rehabilitasi pipa, perluasan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah. Bupati Sumbawa menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan mutu, ketepatan waktu, dan keberlanjutan layanan, sementara Bapperida menegaskan perlunya pengawasan rutin agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.

    Pemanfaatan DTSEN untuk Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana

    Workshop Pemanfaatan DTSEN Kabupaten Sumbawa pada 29–30 April 2026 menegaskan pentingnya data terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti, dengan fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Dasar.