BERITA

Pemkab Sumbawa Perkuat Program Pembangunan Terpadu: Penurunan Stunting, Penguatan Ekonomi, dan Akselerasi Kawasan Samota

Jumat, 12 Desember 2025   oktvn   21  

Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengakselerasi berbagai program strategis di bidang kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah percepatan penurunan stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data SSGI 2025, prevalensi stunting di Sumbawa mencapai 29,8 persen, sehingga pemerintah menargetkan penurunan hingga 21,7 persen pada tahun 2026.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, saat melakukan interview bersama media SelarasNews menegaskan tingginya angka stunting berpotensi menghambat kualitas generasi masa depan. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga mengganggu perkembangan otak yang membuat kemampuan belajar menurun dan produktivitas saat dewasa berkurang. Kondisi ini dapat menyeret keluarga ke lingkaran kemiskinan antargenerasi jika tidak segera ditangani.

Ia menjelaskan bahwa pemicu stunting sangat kompleks, mulai dari ketidakmerataan akses gizi, minimnya pengetahuan pola asuh, sanitasi buruk, hingga terbatasnya layanan kesehatan di wilayah terpencil. Karena itu, Pemda menjalankan program Quick Wins Stunting sebagai strategi percepatan yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat desa untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan pemenuhan gizi keluarga.

Langkah penanganan juga dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan sanitasi, edukasi kesehatan lingkungan, penguatan posyandu, serta deteksi dini tumbuh kembang balita. Dedi menekankan bahwa perilaku pengasuhan penuh kasih dan kebersihan lingkungan sangat menentukan keberhasilan penurunan stunting, terlebih Sumbawa memiliki potensi protein hewani melimpah yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain fokus pada kesehatan masyarakat, Pemda Sumbawa juga sedang menyiapkan pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional. Dedi menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai lahan dan gerai, serta memenuhi syarat administrasi untuk mendukung operasional koperasi tersebut. KMP diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui bantuan modal, pelatihan usaha, dan pendampingan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Pemerintah meyakini kehadiran KMP mampu memperkuat ekonomi berbasis komunitas, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan membuka peluang usaha baru di sektor pertanian, kelautan, dan peternakan. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat maupun daerah, koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, Pemda Sumbawa juga menggenjot percepatan pembangunan kawasan Samota sebagai pusat ekonomi biru. Salah satu rencana strategisnya adalah pembangunan dermaga di wilayah Limung yang akan menjadi penghubung Sumbawa dengan Dompu dan Bima. Meski terkendala pengurangan dana transfer pusat, Pemda tetap melanjutkan penyusunan master plan dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar proyek tersebut dapat direalisasikan.

Penyediaan lahan seluas 3 hektare telah dilakukan untuk mendukung pembangunan dermaga, yang diproyeksikan menjadi pintu masuk baru pariwisata Samota. Lokasinya yang berada di antara Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan kawasan Tambora menjadikannya titik strategis dalam memperkuat sektor pariwisata, ekonomi, dan konektivitas regional di Pulau Sumbawa.

Selain infrastruktur, penguatan sektor pangan juga digarap melalui sekolah lapang bagi petani untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih dari 10 titik sekolah lapang telah berjalan, disertai pembangunan lembaga penghubung antara petani dan dapur MBG, serta kerja sama dengan koperasi syariah untuk penopang modal. Program ini diharapkan meningkatkan produksi hortikultura lokal sehingga rantai pasok makanan bergizi terpenuhi secara mandiri.

Dedi Heriwibowo menutup interview bersama media SelarasNews dengan menegaskan bahwa seluruh langkah strategis tersebut merupakan bagian dari visi besar Pemda Sumbawa untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah pusat, dan keterlibatan aktif masyarakat, Pemda optimistis Sumbawa dapat memperkuat fondasi kesehatan, ekonomi, serta pembangunan wilayah menuju transformasi besar yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Sumber:
1. https://selarasnews.id/2025/12/09/sumbawa-dorong-kawasan-samota-jadi-pengembangan-kawasan-ekonomi-biru/
2. https://selarasnews.id/2025/12/09/pastikan-rantai-pasok-mbg-tersedia-bappeda-sumbawa-bangun-kekuatan-petani-melalui-sekolah-lapang/
3. https://selarasnews.id/2025/12/09/dirasa-mampu-tingkatkan-ekonomi-masyarakat-sekitar-pemda-sumbawa-upayakan-pembangunan-dermaga-limung/
4. https://selarasnews.id/2025/12/10/wujudkan-koperasi-merah-putih-pemda-sumbawa-siapkan-lahan-dan-gerai/
5. https://selarasnews.id/2025/12/10/dedi-heriwibowo-cegah-dan-turunkan-stunting-harus-dengan-kolaborasi-semua-sektor/

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • Sumbawa Hijau Lestari Dimulai, Inovasi Daerah Didorong Jadi Penggerak Pembangunan

    Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rangkaian kegiatan yang memadukan peluncuran Gerakan Penanaman Pohon dengan penguatan ekosistem inovasi melalui Seminar Innovation Hub dan pengumuman pemenang LIDA 2025. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan daerah yang hijau, inovatif, dan berdaya saing.

    Sumbawa Gelar Rapat Koordinasi Infrastruktur 2025 dan Launching Program LLTT dengan Tema Sinkronisasi Pembangunan Berkelanjutan

    Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur 2025 sekaligus meluncurkan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Kegiatan ini mengusung tema โ€œSinkronisasi Pembangunan Berkelanjutanโ€ sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

    Evaluasi Pengalokasian TKDD 2026 dan Arah Kebijakan 2027 NTB dan Kota/Kabupaten

    Tulisan ini mengulas capaian dan tantangan dalam pengalokasian TKDD 2026 serta memberikan gambaran arah kebijakan tahun 2027 bagi Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.