Sumbawa, 1 Desember 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., didampingi Wakil Bupati, Drs. H. Mohamad Ansori. Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga meluncurkan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sebagai salah satu langkah strategis peningkatan kualitas sanitasi. Kegiatan yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini turut dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, H. Fahri Hamzah, S.E., M.Si., perwakilan kementerian terkait, unsur DPRD, TP-PKK, GOW, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Hadir pula sebagai moderator Dr.Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) serta sebagai narasumber Dr. Sri Utami Sudiarti, S.T., M.T. (Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS NT I), Marsaulina Farida Masniari Pasaribu, S.T., M.E. (Kasubdit Kelembagaan dan Wilayah Strategis Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR), Ahmad Yani, S.Pd., M.M.Inov (Fasilitator Kaji Cepat Kebencanaan BPBD Provinsi NTB), Lalu Satria Utama, S.STP. (Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi NTB), Rozatul Farid, S.T., M.T. (Kasatker PJN Wilayah II Balai Pelaksanaan Jalan NTB), serta Dades Prinandes, S.T., M.Si. (Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Provinsi NTB).

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa tantangan pembangunan di Kabupaten Sumbawa cukup signifikan mengingat wilayahnya merupakan yang terluas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dipandang sebagai langkah krusial untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memprioritaskan percepatan pembangunan jalan melalui proyek Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan menangani kondisi jalan yang masih berupa tanah maupun yang mengalami kerusakan.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Sumbawa juga menerima dukungan melalui sejumlah Program Strategis Nasional, salah satunya program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta pemberdayaan ekonomi bagi orang tua mereka. Selain itu, aspek sanitasi menjadi perhatian utama pemerintah daerah, ditandai dengan peluncuran Program LLTT yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan lingkungan. Pemerintah daerah juga memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui pembentukan satuan tugas perlindungan hutan yang berfungsi mencegah banjir, tanah longsor, serta melaksanakan rehabilitasi lahan kritis.

Selanjutnya, Kepala Bappeda Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, memulai acara sebagai moderator dengan menyampaikan bahwa permintaan akan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa semakin besar, namun kemampuan pendanaan harus disesuaikan dengan kondisi terbaru. Rakor tahun ini dimanfaatkan sebagai ajang penyelarasan antara pemerintah daerah dan kementerian untuk membahas 60 usulan proyek prioritas. Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan Program LLTT sebagai langkah inovatif untuk memperkuat layanan sanitasi aman di wilayah Sumbawa.

Dalam arahannya, Wakil Menteri PKP RI, H. Fahri Hamzah, menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen melaksanakan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial dan percepatan pemerataan kesejahteraan. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Sekolah Rakyat, dan renovasi rumah layak huni diwajibkan menggunakan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran dan akuntabel. Beliau menekankan bahwa seluruh program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2025 beserta peluncuran Program LLTT ditutup dengan prosesi penekanan tombol aktivasi oleh Bupati Sumbawa, Wakil Menteri PKP RI, perwakilan Kementerian PUPR, serta unsur DPRD sebagai simbol dimulainya pelaksanaan agenda koordinasi pembangunan dan layanan sanitasi terjadwal. Hasil pembahasan dan berita acara yang dihasilkan dalam kegiatan ini akan ditindaklanjuti sesuai regulasi, dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen teknis untuk pengusulan pembiayaan melalui APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun mendatang.