Kota Bima, 13 November 2025 — Pemerintah pusat bersama Bappenas menggelar evaluasi pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2026 serta membahas arah kebijakan penguatan tahun 2027. Dalam forum tersebut, Bappenas menyampaikan bahwa NTB mengalami pemotongan TKD yang relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata wilayah Kalimantan yang mencapai 25 persen, sementara NTB berada di bawah 20 persen. Bappeda NTB turut memaparkan fokus pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMN, yakni percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan penguatan pariwisata berkelas dunia. Meski menghadapi pengurangan TKD sebesar Rp1,69 triliun, NTB menyiapkan sejumlah langkah efisiensi seperti pengurangan belanja rutin, sentralisasi pemeliharaan kendaraan dan belanja media, rencana lelang kendaraan dinas, serta penyesuaian insentif Bappeda dari 3 persen menjadi 1,5 persen.

Di Kota Bima, evaluasi menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap TKD yang masih sangat tinggi, yakni lebih dari 80 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berada pada kisaran 9,5 persen. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal sehingga dari 62 program prioritas kepala daerah, hanya beberapa yang memperoleh alokasi anggaran, seperti penyelesaian pembangunan Masjid Agung, PKH daerah, penataan ruang terbuka hijau, pengadaan jalan, penyediaan air bersih, IPAL individu, bantuan bedah rumah, jaminan sosial warga miskin, dan pemberdayaan komunitas lingkungan. Kota Bima merumuskan strategi efisiensi melalui pengurangan belanja makan-minum, penyesuaian TPP ASN, serta kebijakan TPP nol bagi PPPK. Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah melalui pencatatan digital, pembaruan data objek pajak, penguatan tata kelola, serta realokasi belanja menjadi langkah kunci memperbaiki kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, Kabupaten Sumbawa menyiapkan pendekatan berbeda dalam merespons pemotongan TKD. Pemerintah daerah menekankan pentingnya optimalisasi belanja pusat di daerah dan mengutamakan sejumlah program prioritas seperti dukungan ProSN, optimalisasi program unggulan RPJMD 2026, Sumbawa Lestari, penanggulangan kemiskinan, serta penyelenggaraan kalender event daerah. Sejumlah isu turut menjadi perhatian, mulai dari tantangan geografis, ketahanan pangan, kualitas SDM, hingga kesejahteraan masyarakat. Sumbawa juga mengajukan rekomendasi perbaikan kebijakan TKD, di antaranya kepastian perhitungan dan transparansi Dana Bagi Hasil (DBH), perbaikan formula ADD, penataan kebijakan dana transfer seperti TPG, TKG, TAMSIL, dan Dana Desa yang selama ini tercatat sebagai pendapatan transfer namun tidak dikelola langsung daerah, serta penyesuaian pengalokasian DAK berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan daerah seperti DTSEN dan indeks SDI.