KRISNA DAK adalah sistem informasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis web yang merupakan sub-sistem dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Dikelola bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan serta dirancang untuk dioperasikan oleh para pihak yang terlibat dalam perencanaan DAK.

Pada saat ini dalam Aplikasi masih dalam rahap Sinkronisasi terhadap usulan DAK Fisik 2020 atas dasar tersebutlah diselenggarakan Rapat Evaluasi Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik 2020 pada tanggal 7 Agsutus 2019 pukul 08.00 Wita di Aula Bappeda Kabupaten Sumbawa. Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa yang dihadiri oleh OPD pengusul DAK beserta admin DAK KRISNA, Tim Verifikator DAK dan Operator KRISNA Bappeda Kabupaten Sumbawa. Tujuan rapat tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi usulan Program dan Kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dana DAK Fisik dimasing-masing OPD pengusul.

Pada Sambutannya, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa mengatakan “pada tahun 2020 diusahakan trend pagu/anggaran DAK tahun 2020 terus meningkat. Terkait timeline Sinkronisasi DAK 2020 ini sampai tanggal 16 Agustus 2019, di harapkan kepada OPD pengusul DAK FISIK 2020 untuk lebih intens menyikapi hal-hal yang berkembang, diantaranya masih ada hal-hal yang masih didiskusikan dengan K/L yakni masih ada sekitar 56,32% dari total usulan yang masih dalam proses diskusi dengan K/L”.

Hasil dari evaluasi yang dilakukan, masih ada beberapa OPD pengusul DAK yang masih dalam tahap diskusi usulan dan melengkapai data teknis dan dokumen pendukung ke dalam Aplikasi Krisna DAK. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa menekankan kepada OPD yg hadir untuk  segera menyelesaikan penginputan usulan maupun kelengkapan data teknis dan dokumen pendukung ke dalam Aplikasi, mengingat deadline yang telah di berikan Pemerintah Pusat semakin dekat dan juga kelengkapan data teknis maupun kelengkapan data pendukung merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah dalam mengusulkan kegiatan yang didanai oleh DAK.