Rapat Koordinasi Expose: Laporan Pendahuluan Kegiatan Penelitian/Kajian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Wajib Perumahan Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi secara hybrid pada 4 September 2025. Agenda utama kegiatan ini adalah pemaparan laporan pendahuluan kajian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat. Rapat tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-NTB serta konsultan perencana dari CV. Jalosa Mitra Konsultan, CV. Pilar Equator, dan CV. Pilar Geo Meridian. Kajian ini bertujuan menyamakan persepsi terkait identifikasi kawasan permukiman yang tidak sesuai peruntukan serta lokasi yang berpotensi terkena relokasi, sebagai dasar pelaksanaan program nasional seperti PKE, BSPS, dan Program Tiga Juta Rumah.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, menyoroti dampak urbanisasi dan keterbatasan lahan hunian layak yang mendorong munculnya permukiman di kawasan rawan bencana. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengatasi tantangan tersebut. Konsultan perencana turut menyampaikan bahwa meskipun regulasi telah melarang pendirian permukiman di lokasi berisiko, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data dan perencanaan teknis yang komprehensif.
Sebagai tindak lanjut, kajian ini akan mengolah data primer dan sekunder yang merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2024–2044. Hasilnya akan dituangkan dalam dokumen teknis dan peta deliniasi lahan yang dapat digunakan sebagai acuan lintas sektor. Diharapkan, dokumen tersebut mampu memperkuat koordinasi antarinstansi dan mendukung kebijakan relokasi serta pembangunan permukiman yang aman dan berkelanjutan di wilayah NTB.
Berita Lainnya
Surat Edaran Larangan Menanam Jagung di Kawasan Hutan, Perhutani Sosial, APL dan Tanah Negara
Surat edaran ini berisi imbauan dan penegasan larangan menanam jagung pada kawasan hutan, wilayah perhutanan sosial, Area Penggunaan Lain (APL), serta tanah negara guna menjaga fungsi kawasan dan memastikan pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Gelar Musrenbang Tematik: Perkuat Tata Kelola Lahan dan Air untuk Adaptasi Perubahan Iklim
Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Plan Indonesia menyelenggarakan Musrenbang Tematik untuk memperkuat pengelolaan lahan berkelanjutan dan sumber daya air terpadu sebagai upaya meningkatkan ketahanan lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
Satu Tahun Pemerintahan Jarot-Ansory Berbagai Infrastruktur Pertanian Terealisasi
Sumbawa, SelarasNews.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, memaparkan capaian satu tahun masa pemerintahan Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori. Ia menyampaikan janji politik yang tertuang dalam 12 program unggulan telah masuk ke dalam dokumen perencanaan resmi dan sebagian besar telah mulai terlaksana bahan sudah cukup banyak yang terealisasi.