BERITA

Rapat Koordinasi Expose: Laporan Pendahuluan Kegiatan Penelitian/Kajian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Wajib Perumahan Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kamis, 11 September 2025   oktvn   146  

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi secara hybrid pada 4 September 2025. Agenda utama kegiatan ini adalah pemaparan laporan pendahuluan kajian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat. Rapat tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-NTB serta konsultan perencana dari CV. Jalosa Mitra Konsultan, CV. Pilar Equator, dan CV. Pilar Geo Meridian. Kajian ini bertujuan menyamakan persepsi terkait identifikasi kawasan permukiman yang tidak sesuai peruntukan serta lokasi yang berpotensi terkena relokasi, sebagai dasar pelaksanaan program nasional seperti PKE, BSPS, dan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, menyoroti dampak urbanisasi dan keterbatasan lahan hunian layak yang mendorong munculnya permukiman di kawasan rawan bencana. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengatasi tantangan tersebut. Konsultan perencana turut menyampaikan bahwa meskipun regulasi telah melarang pendirian permukiman di lokasi berisiko, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data dan perencanaan teknis yang komprehensif.

Sebagai tindak lanjut, kajian ini akan mengolah data primer dan sekunder yang merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2024–2044. Hasilnya akan dituangkan dalam dokumen teknis dan peta deliniasi lahan yang dapat digunakan sebagai acuan lintas sektor. Diharapkan, dokumen tersebut mampu memperkuat koordinasi antarinstansi dan mendukung kebijakan relokasi serta pembangunan permukiman yang aman dan berkelanjutan di wilayah NTB.

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • Workshop Demplot Agroforestri: Elaborasi Inovasi dan Pembangunan Terpadu untuk Keberlanjutan Sumbawa

    Workshop Demplot Agroforestri Program CERAH di Sumbawa resmi dibuka dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Hari pertama diisi dengan diskusi inspiratif tentang konsep IAD Sumbawa, praktik agroforestri untuk menjaga DAS, serta pentingnya melibatkan perempuan dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi daerah.

    Progress Per Juni 2026 : Bersama Membangun Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera

    Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Drs. H. Mohamad Ansori terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hingga Juni 2026, berbagai program unggulan telah berjalan dan memberikan manfaat nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan, peningkatan pendapatan daerah, penciptaan tenaga kerja unggul, penguatan UMKM dan investasi, perlindungan sosial pekerja rentan, pemberian insentif bagi tokoh agama, hingga dukungan pendidikan melalui Kartu Sumbawa Pintar (KSP). Berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan visi besar β€œSumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera”, melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.