Kamis 16 Februari 2023 di Aula BAPPEDA Kabupaten Sumbawa, PemDa Sumbawa menerima kedatangan Tim Ahli Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman DirJen Cipta Karya Kementerian PUPR beserta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB untuk mempresentasikan hasil survey lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 di Kawasan Pantai Gelora dan sekitarnya. Dipimpin oleh E.S. Adi Nusantara H., S.Sos, MT., selaku Pimpinan Rapat memberikan sambutan bahwa telah terlaksana kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Camat Rhee pada tanggal 15 Februari 2023 dengan mengundang masyarakat  Desa Rhee Loka untuk meminta saran-pendapat terkait pelaksanaan kegiatan penataan kawasan pantai yang akan dilaksanakan.

Erma Hadi Suryani, ST., selaku moderator rapat,  menyampaikan bahwa beberapa point penting yang dihasilkan dalam pelaksanaan FGD diantaranya :

1. Deliniasi kawasan perencanaan seluas 13,62 ha;
2. Kebutuhan penataan kawasan di sekitar Pantai Gelora berupa :
   • Penataan tata bangunan & kepadatan perumahan,
   • Penyediaan & peningkatan jalan lingkungan,
   • Penanganan drainase & masalah genangan,
   • Penanganan persampahan,
   • Penyediaan & peningkatan layanan air bersih,
   • Penanganan air limbah,
   • Penyediaan ruang terbuka hijau, dan
   • Pengembangan sistem proteksi kebakaran.
3. Keberadaan kawasan pantai memberikan stimulus ekonomi terhadap masyarakat di sekitarnya;
4. Kawasan sempadan pantai yang ditetapkan 100 m dari titik pasang tertinggi;
5. Penyediaan infrastruktur permukiman yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat;
6. Kelembagaan pengelolaan infrastruktur yang telah terbangun akan diinisiasi oleh Pemerintah Desa;
7. Konsep penyediaan homestay, baik desain maupun pola kerjasama dengan masyarakat;
8. Koordinasi dengan BWS terkait Pengaman Pantai/seawall untuk mencegah abrasi di sekitar Pantai Gelora;
9. Koordinasi dengan pengelola Pantai Gelora tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Pantai.

Tim Ahli Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman DirJen Cipta Karya Kementerian PUPR mempresentasikan beberapa hal krusial terkait dengan hasil FGD yang telah dilaksanakan adalah tentang sempadan pantai, mengingat pengertian dari sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertnggi ke arah darat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ha tersebut ditanggapi oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR yang meberikan informasi bahwa untuk kegiatan pembangunan di sekitar kawasan pantai mengacu pada Dokumen RTRW tentang sempadan, namun jikalau pembangunan tersebut berfokus pada kegiatan pariwisata, dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan yang sifat nya minor tanpa mengubah profil pantai secara besar-besaran. Sekretaris BAPPEDA pun turut memberikan saran terkait dengan pembangunan di sempadan pantai, diharapkan kepada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman maupun BPPW NTB untuk mengajukan surat permohonan fasilitasi kegiatan penataan kawasan pantai melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) untuk mendapatkan legalitas tentang pembangunan/penataan kawasan di sekitar sempadan pantai.

Terkait usulan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Dusun Karang Luar dan Dusun Meno Desa Rhee Loka Tim Ahli Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menunggu Telaahan Staf atau kajian yang akan disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR perihal cakupan layanan dan rencana pengelolaan sampah untuk Desa Rhee Loka pada umumnya dan Kawasan Pantai Gelora pada khususnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan sumbangsih informasi bahwasanya pengangkutan sampah di Desa Rhee dan Rhee Loka secara periodik telah dilaksanakan oleh UPT Persampahan DLH, namun tidak efektif mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Akan lebih hemat dan efisien jika di Kecamatan Rhee terdapat TPS yang nanti nya dapat menampung limpahan sampah dari 4 desa di Kecamatan Rhee baik melalui pembangunan TPS-T maupun TPS 3R yang pengelolaannya diberikan kepada Pemerintah Desa & Kecamatan dengan tetap berkonsultasi kepada DLH untuk pengelolaan kelembagaan dan Dinas PUPR untuk kelengkapan infrastruktur pendukung.

Di akhir kegiatan, pimpinan rapat bersama peserta rapat koordinasi menyimpulkan beberapa point penting diantara nya :

1. Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa menunggu surat permintaan fasilitasi kegiatan penataan kawasan pantai terutama kegiatan pembangunan yang bersinggungan dengan sempadan pantai untuk diselenggarakan melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD),
2. Usulan lokasi pembangunan TPS-T atau TPS 3R menunggu Telaahan Staf/Kajian yang akan disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa,
3. Usulan lokasi sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan di wilayah Pantai Gelora dan sekitarnya akan dibahas secara internal oleh PemDa Sumbawa dan PERUMDAM Batulanteh,
4. PemDa Sumbawa menunggu surat dari Kementerian PUPR tentang adanya Kegiatan Penataan Kawasan Pantai Gelora dan sekitarnya dengan menjabarkan tugas dan tanggung jawab PemDa Sumbawa,
5. Beberapa readiness criteria yang belum tercapai kelengkapannya akan segera ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya.