Bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu 1 Februari 2023, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan Tim Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman DirJen Cipta Karya Kementerian PUPR beserta Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB untuk mempresentasikan hasil survey yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023. Dipimpin oleh H. Rosihan, ST., MT., selaku Pimpinan Rapat memberikan sambutan bahwa manfaat yang ingin dicapai pada penataan kawasan wisata adalah bertujuan untuk membangun, memperbaiki, ataupun menciptakan tatanan dan aktivitas wisata yang didukung oleh prasarana dan sarana wisata yang lebih efektif dan efisien di suatu lingkungan tertentu, berdasarkan potensi wisata yang dimiliki,

Wahyu Indarajaya, ST., selaku Sekretaris BAPPEDA,  menyampaikan bahwa Pemahaman Penataan Kawasan Wisata berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dimana salah satunya adalah harus mengindahkan lingkungan dan menjamin kelestarian lingkungan. Hal ini bermakna bahwa penataan kawasan wisata menyatu dengan pembangunan lingkungan, sehingga lingkungan tidak hanya dibangun fisiknya pada periode awal penataan, namun juga dirawat dan dipelihara dengan baik, sehingga kualitas lingkungan selalu terjaga.

Tim Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman DirJen Cipta Karya Kementerian PUPR mempresentasikan Isu utama untuk Penataan Kawasan Pantai Gelora meliputi :

1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),
2. Jalan Permukiman dan Drainase yang kurang memadai,
3. Minimnya penyediaan air minum,
4. Minimnya infrastruktur lingkungan seperti sanitasi dan persampahan,
5. Kios pedagang yang belum teratur.

Selain melakukan survey ke Pantai Gelora, rombongan tim juga menyempatkan untuk mengunjungi Bukit Planing sebagai lokasi yang memiliki potensi wisata, dimana isu utama yang digulirkan adalah :

1. Perlunya penanda kawasan wisata,
2. Peningkatan jalan akses menuju lokasi wisata,
3. Penataan kawasan maincourse (area pandang),
4. Penataan fasilitas penunjang (toilet dan musholla).

Camat Rhee memberikan apresiasi atas hasil survey yang ditampilkan oleh Tim Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, dan berharap untuk Penataan Kawasan Wisata selain menjual obyek wisata diharapkan juga dapat tertuang skema untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar objek wisata, baik itu berupa penyediaan sarana air bersih, penataan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) maupun peningkatan kualitas perumahan penduduk, sehingga tidak terjadi perbedaan keadaan antara objek wisata yang tertata dengan rapi namun kondisi permukiman penduduk di sekitarnya tampak kumuh. Dan ditanggapi oleh Tim Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman bahwa untuk penataan kawasan wisata menjadi isu utama, namun tidak mengesampingkan kondisi permukiman penduduk di sekitar objek wisata, beberapa usulan tambahan untuk peningkatan kualitas penduduk akan dilampirkan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman saat pengambilan keputusan yang bersifat direktif.

Pada kesempatan yang sama, Camat Utan pun turut membenarkan kegiatan untuk peningkatan akses jalan menuju lokasi Wisata Bukit Planing dirasa sangat penting dilaksanakan, mengingat pada musim penghujan kondisi jalan menjadi becek sehingga susah dilalui oleh kendaraan. Dimana jalan sepanjang 6,5 km menuju lokasi wisata Bukit Planing memang merupakan tantangan tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung, sehingga peningkatan jalan dimungkinkan untuk disertakan dalam salah satu usulan tambahan mengingat kemudahan mengakses obyek wisata merupakan salah satu poin penting dalam mengunjungi obyek wisata.

Di akhir rapat, Tim Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman beserta BPPW NTB akan mengunjungi kembali Pantai Gelora untuk menggali potensi usulan tambahan pada Kegiatan Penataan Kawasan Wisata dan akan dipilih berdasarkan skala prioritas untuk mendapat persetujuan dari Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman. Adapun kebutuhan data-data dasar dan data pendukung akan dikompilasikan oleh Tim Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan BPPW NTB bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup PemDa Sumbawa agar Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Wisata dapat terlaksana dan tersusun dengan baik dan benar.