Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Prevalensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 di Kabupaten Sumbawa yaitu 29,7%. Hasil ini diperoleh dari metode sampling di 33 Desa dengan 10 KK per Blok Sensus sehingga diperoleh 330 Balita. Sampel tersebut berada di lokasi yang terdapat banyak kasus Stunting oleh karena itu prevelansinya besar. Selanjutnya Prevalensi stunting berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tahun 2021 adalah 8,39% dari total seluruh populasi yang tersebar di 165 Desa/kelurahan dengan jumlah Balita yang diukur sebanyak 38.642 jiwa. Dari data tersebut dapat dipastikan bahwa upaya percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Sumbawa adalah sebuah Keharusan, Kewajiban dan prioritas dalam upaya pencegahan Stunting melalui upaya nyata Konvergensi dengan tagline Motto “Tuntun Gera SumbawaKu” dari semua pihak secara konvergen, holistik, integratif.
Pertemuan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia tentang kebijakan percepatan penurunan stunting dilaksanakan sebagai bentuk upaya sosialisasi internalisasi dan diskusi kebijakan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tenatng Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2022 dan bertempat di aula rapat kantor Bappeda Sumbawa ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya beliau mengarahkan untuk memperkuat konvergensi dan koordinasi antar Perangkat Daerah hingga Pemerintah Desa/Kelurahan dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting.Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Yuni Ilmi Kurniati, S.STP., M.Si diikuti oleh sejumlah OPD terkait permasalahan stunting, perwakilan KOMPAK NTB Dc Sumbawa, serta dari Yayasan Plan International Indonesia - Water for Women Project. Hadir pula Dinas Kesehatan sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.
Adapun hasil akhir yang dicapai dari pertemuan ini yaitu terwujudnya kesepahaman terkait Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021 – 2024 dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumbawa serta draft Pembentukan dan Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sumbawa. (admin)

Program Pemerintah Sumbawa, Pembangunan, Bukti Nyata Pembangunan
Workshop Demplot Agroforestri Program CERAH di Sumbawa resmi dibuka dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Hari pertama diisi dengan diskusi inspiratif tentang konsep IAD Sumbawa, praktik agroforestri untuk menjaga DAS, serta pentingnya melibatkan perempuan dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Drs. H. Mohamad Ansori terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hingga Juni 2026, berbagai program unggulan telah berjalan dan memberikan manfaat nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan, peningkatan pendapatan daerah, penciptaan tenaga kerja unggul, penguatan UMKM dan investasi, perlindungan sosial pekerja rentan, pemberian insentif bagi tokoh agama, hingga dukungan pendidikan melalui Kartu Sumbawa Pintar (KSP). Berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan visi besar βSumbawa Unggul, Maju dan Sejahteraβ, melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.